Grasi 5 Tahun Schapelle Corby Gembong Narkotika Internasional Asal Australia

<div style="text-align: justify;"><img alt="Berita terkini hukum Indonesia sidang narkoba Grasi 5 Tahun Schapelle Corby" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5746663765757792690" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgy-yvIx4-5eDkosL4_0Kyj0aXvDWiZq6O3LX1Ccix1wRZti11JKfk_lFv9mD9PGu_P1SjBULic80_BswaKGnqmNVocr7Kd0VyGIiel_nBNelzHEty57EO2SjAUXDF-nq5GaZ9yW3JGNaXD/s320/Schapelle+Corby.jpg" style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 300px; height: 200px;" />Hukum di Indonesia kembali menunjukkan ke tidak adilannya, sebuah keputusan yang sangat tidak pantas untuk dibeberkan ke publik membuat nama hukum Indonesia seperti dilecehkan. <a href="http://sicopas.blogspot.com/2012/05/grasi-5-tahun-schapelle-corby-gembong.html"><span style="font-weight: bold;">Schapelle Corby</span></a> kembali menjadi perhatian media di Australia menyusul keputusan pemberian grasi selama lima tahun oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan spekulasi mengenai pembebasannya berkisar dari bulan Agustus 2012 sampai Agustus 2015, pembicaraan juga sudah mulai beredar mengenai nilai jual cerita Corby.<br /></div><div style="text-align: justify;"><br />Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi mengatakan, pemberian grasi selama 5 tahun terhadap terpidana kasus narkotika Schapelle Corby menambah catatan hitam pemerintahan Indonesia. Hendardi mengatakan, pemberian grasi terhadap terpidana asal Australia yang divonis 20 tahun penjara ini tidak transparan.<br /><br />“Kalau satu saja bandit marijuana mampu menjadi komoditas government to government untuk alasan yang tidak transparan, tidak heran jika koruptor merasa aman tenteram di negeri serba kompromi ini,” kata Hendardi melalui pesan singkat, Jumat (25/5/2012).<br /><br />Hendardi mengatakan, pemberian grasi ini tak lepas dari upaya gigih pemerintah Australia untuk menyelamatkan warga negaranya yang terjerat kasus hukum di negara asing. Hal ini bertolak belakang dengan upaya pemerintah Indonesia melindungi WNI di luar negeri, terutama tenaga kerja Indonesia (TKI).<br /><br />Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Yani menilai, pemberian grasi bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang mencanangkan moratorium pemberian remisi untuk pelaku kejahatan narkoba. Pemerintah pun dinilai kurang sensitif.<br /><br />Sementara itu, menurut pakar hukum Universitas Gadjah Mada, Fajrul Falaakh, pemberian grasi menunjukkan Presiden lebih mementingkan citra di luar negeri dan hubungan dengan Australia ketimbang konsistensi penegakan hukum di dalam negeri. “Presiden juga tidak sensitif terhadap rasa keadilan di dalam negeri. Mengapa warga asing diberi grasi sebesar itu, sementara warga Indonesia tidak,” katanya.<br /><br />Seorang pakar hukum dari Universitas Melbourne, Profesor Tim Lindsey mengatakan, dengan adanya pengurangan hukuman bagi Corby, maka ada harapan bagi dua terpidana mati asal Australia yang dikenal dengan nama sindikat Bali Nine. Andrew Chan dan Myuran Sukumuran sekarang sedang menunggu proses eksekusi.<br /><br />Dalam wawancara dengan televisi ABC, Direktur Pusat Hukum Asia tersebut mengatakan adanya perubahan sikap Presiden SBY mengenai para penyeludup narkoba. Prof Lindsey mengatakan, keputusan SBY ini mengejutkan karena sebelumnya sudah mengatakan tidak akan campur tangan untuk memberi pengampunan bagi penyeludup narkoba.<br /><br />“Saya kira ini keputusan penting, khususnya berkenaan dengan kasus Bali Nine yang juga meminta pengampunan agar terhindar dari hukuman mati.” kata Lindsey.<br /><br />“Presiden sebelumnya dalam berbagai kesempatan mengatakan tidak akan memberi pengampunan bagi penyeludup narkoba. Dan dia sekarang melakukannya, dan pengurangannya besar. Mengurangi hukuman lima tahun dari 20 tahun bukan pengurangan kecil.” tambahnya.<br /><br />Akan tetapi, ditambahkan oleh Prof Lindsey, berbagai desakan di Australia agar pelaku bom Bali Umar Patek dihukum mati akan menjadi sandungan dengan adanya keringanan bagi warga Australia di masa depan.<br /><br />“Di satu sisi, kita mengharapkan Indonesia tidak mengeksekusi mati warga kita, jadi sebenarnya kita tidak bisa menyerukan agar mereka mengeksekusi warga mereka sendiri.” “Jadi kita harus konsisten. Dan saya kira bagi politisi menyerukan hukuman mati bagi Umar Patek, seberapun jahatnya tindakan yang dilakukannya, bertentangan dengan kebijakan nasional Australia, dan hanya akan membahayakan situasi warga Australia sendiri yang sudah dijatuhi hukuman mati di Indonesia.” kata Prof Lindsey.<br /><br />Grasi inipun dianggap tidak adil dari banyak kalangan Islam di Indonesia. Mengingat bagaimana Ustad Abu Bakar Ba’asyir yang juga telah renta dan sakit – sakitan dan berperilaku baik didalam penjara tidak sedikitpun diperhatikan tuntutan – tuntutan grasinya. Muhammad Jibril Abdurahman pemilik portal berita Arrahmah.com juga bernasib sama, mereka menjalani masa tahanan karena kasus fitnah terorisme dan sebaik apapun kelakuan mereka di dalam penjara tak ada grasi. Di negeri ini memberikan grasi kepada penjual narkotika kelas kakap internasional menjadi lebih penting demi sebuah pencitraan luar negeri, dibandingkan menghargai kedaulatan hukum terlebih menghormati kesahajaan seorang ulama.<br /></div>

Hukum di Indonesia kembali menunjukkan ke tidak adilannya, sebuah keputusan yang sangat tidak pantas untuk dibeberkan ke publik membuat nama...

/* -- continue -- */

0 komentar

Albertina Ho, Hakim yang Bebaskan Terdakwa Korupsi Kuburan Rp 27 M

<div style="text-align: justify;"><img alt="Berita Kasus Albertina Ho Hakim Terbaru" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5707090868843825794" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFgkiXrRsfI1FP3N74es8LAYMozzVS2ePWjFhmNX8ClwJhk9acTNF-ZrNHSU_byDILa56nRlDjjFWsCqRPtw7TO4Z1UXwmp94t0_6Q2QO09CjlY30leVakDObZHpqm6RT3VhtFZqCBfOCN/s320/Foto+Albertina+Ho.jpg" style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 239px;" />Tahukah kalian siapa <a href="http://sicopas.blogspot.com/2012/02/albertina-ho-hakim-yang-bebaskan.html"><span style="font-weight: bold;">Albertina Ho</span></a> ? belakangan ini namanya menjadi terkenal lho.. Sempitnya kuburan Tanah Kusir, Jakarta membuat Pemerintah Kota Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) memutar otak mencari lahan baru. Tapi siapa nyana, pembebasan lahan ini menyeret banyak nama hingga ke kursi pesakitan, dari wali kota, camat hingga calo tanah.<br /></div><div style="text-align: justify;"><br />Pada 2006, ditemukan lahan kosong untuk dijadikan tanah kuburan yang berada di dua lokasi yaitu Tanah Kusir dan Lebak Bulus. Pemkot pun segera menggelontorkan dana membeli dua lahan tersebut.<br /><br />Dalam praktik terjadi penggelembungan harga oleh para pejabat terkait. Dari anggaran dialokasikan Rp 500 ribu per meter. Namun para pejabat justru melaporkan ke negara, dana yang dibutuhkan sebesar Rp 1 juta per meter.<br /><br />Akhirnya, Kejaksaan Negeri Jaksel mengendus korupsi berjamaah tersebut dan menyeret banyak pihak. Pat gulipat tanah kuburan ini 'menjebloskan' belasan nama. Seperti Kepala Kantor Pemakaman Jakarta Dadang Kadarisman, mantan Wali Kota Jaksel Dadang Kafrawi, Camat Cilandak Ibnu Maulana dan Lurah Lebak Bulus, Akbar S Panca.<br /><br />Dari banyaknya terdakwa, Kasubbag Pembinaan Biro Perlengkapan Pemda DKI, Andi Wahab, adalah salah satu yang lolos dari lubang jarum. Andi bak telor di ujung tanduk yang tidak pecah dari pengadilan tingkat pertama.<br /><br />Dalam catatan detikcom, Andi dibebaskan oleh ketua majelis hakim PN Jaksel, Albertina Ho. Dalam putusan bernomor 363/Pid.B/2010 tersebut majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Albertina juga memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan.<br /><br />Putusan tersebut bertolak belakang dengan tuntutan jaksa Fahrizal yang menuntut agar Andi dihukum 17 tahun penjara. Juga dihukum denda Rp 200 juta dan diharuskan membayar ganti rugi Rp 26 miliar, subsider kurungan selama 8 tahun.<br /><br />Putusan bebas Albertina Ho inilah yang membuat Gayus Tambunan bermimpi diputus bebas juga. "Andi Wahab dituntut jaksa 17 tahun, tetapi akhirnya divonis bebas oleh hakim Albertina. Saya berharap ini juga terjadi pada saya," kata Gayus kala itu.<br /><br />Dan lagi-lagi, Andi Wahab kembali lolos dari lubang jarum. Dia putus bebas oleh MA oleh majelis hakim Imron Anwari, Suwardi dan Rehngena Purba. Adapun Rehngena berbeda pendapat, dia menilai Andi Wahab bersalah.</div>

Tahukah kalian siapa Albertina Ho ? belakangan ini namanya menjadi terkenal lho.. Sempitnya kuburan Tanah Kusir, Jakarta membuat Pemerintah...

/* -- continue -- */

0 komentar